Sunday, 3 April 2011

Kebijakan Top Down: Konversi Minyak Tanah ke LPG

A. Latar Belakang
        Tujuan program konversi minyak tanah ke LPG yang ditetapkan oleh pemerintah adalah untuk mengurangi beban sibsidi pemerintah terhadap minyak tanah, mengalokasikan kembali minyak tanah menjadi produk avtur yang bernilai ekonomislebih tinggi. LPG dipandang sebagai alternatif yang aman bagi kesehatan, dan ramah lingkungan. Konversi minyak tanah ke LPG dipandang sebagai jalan keluar dan langkah yang tepat untuk pengurangan beban devisa negara, juga karena indonesia mempunyai cadangan gas yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal, serta berbagai alasan lain terkait kualitas lingkungan, efisiensi dan harga per satuan energi yang dihasilkan. Konversi energi minyak tanah ke LPG merupakan proses perubahan budaya masyarakat yang sudah lama menggunakan minyak tanah sebagai sumber energi ke sumber energi pain yaitu LPG (kemasan 3Kg). Sampai pertengahan tahun 2007, rata-rata pemakai minyak tanah di Indonesia sangat dominan, khususnya oleh rumah tangga yaitu sekitar 9,9 juta kilo liter atau setara dengan subsidi pemerintah sebesar 4 milliar USD per tahun.
         Program konversi minyak tanah ke LPG merupakan bentuk lain dari strategi pemasaran yang dilakukan pemerintah dalam program penghematan energi dan anggaran belanja negara. Dengan potensi mengurangi pengeluaran negara yang besar untuk subsidi minyak tanah, pemerintah sejak 8 Mei 2007 telah meluncurkan program konversi dari minyak tanah ke LPG. Sebagai antisipasi terhadap peningkatan harga minyak menrah dunia yang secara langsung mempegaruhi harga mnyak nasional. Kondisi tersebut memaksa pemerintah untuk meningkatkan anggaran subsisi BBM sekitar 64 % dari anggaran negara (APBN). Jumlah subsidi pemerintah diharapka dapat turun dari Rp 35 triliun menjadi Rp 17,5 triliun sehingga dapat menghemat pengeluaran negara sebesar Rp 17,5 triliun per tahun. Program konversi dilakukan secara nasional di seluruh wilayah Indonesia.

B. Sampai Sejauh Mana Tindakan-Tindakan Pejabat Pelaksana Konsisten Dengan Keputusan Kebijakan Tersebut?
            Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefield Petroleum Gas (LPG) Tabung Tiga Kilogram pada 28 November. Demikian salinan Peraturan Presiden yang diterima Tempo, Rabu (12/12). Dalam peraturan tersebut disebutkan pemerintah perlu melakukan substitusi penggunaan minyak tanah ke gas elpiji tiga kilogram. Konversi tersebut akan mengurangi subsidi bahan bakar minyak. Rumah tangga dan usaha mikro menerima gratis tabung dan kompor gas. Harga patokan dan harga eceran ditentukan menteri dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Badan usaha yang ditunjuk boleh melakukan impor gas elpiji namun dilarang ekspor gas ukuran tiga kilogram.
         Program tersebut pertama kali di realisasikan pada 8 Mei 2007 di jakarta dengan sasaran ibu rumah tangga dan para pedagang yang di anggap paling banyak menggunakan minyah tanah dalam kesehariannya, untuk itu perlu di lakukan program konversi minyak tanah ke LPG agar dapat menekan anggaran subsidi BBM. Penyelenggara program tersebut dilakukan oleh pemerintah dan Pertamina. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah dalam merealisasikan program konversi minyak tanah ke LPG, dengan sosialisai cara penggunaan yang aman serta kelebihan yang didapatkan setelah mengganti peran minyak tanah dengan LPG. Selain itu Pertamina memberikan kesempatan sepenuhnya kepada agen minyak tanah/elpiji di Kabupaten Pati menjadi agen elpiji 3kg, apabila dirasa masih kurang maka terbuka peluang bagi pihak diluar agen minyak tanah untuk menjadi agen elpiji 3kg. Dibangun juga SPBU-SPBU untuk pengisian elpiji, jaringan distribusi sampai pada masyarakat supaya masyarakat tidak bingung apabila akan melakukan refiil elpiji 3kg.
       Pada tahun anggaran 2010, tampaknya tidak banyak lagi pejabat tinggi yang membicarakan tentang program konversi energi dari minyak tanah ke gas elpiji. Disamping karena agenda kebijakan diantara perumus kebijakan puncak tersita oleh masalah penanganan kasus korupsi kebijakan di Bank Century, situasi harga minyak internasional barangkali tidak terlalu mengkhawatirkan. Setelah melonjak drastis padaawal tahun 2008 hingga ke tingkat 120 dolar AS per barel, di akhir tahun yang sama harga minyak merosot tajam hingga 90 dolar AS per barel. Asumsi APBN pada tahun 2010 bahkan sudah berani mematok harga minyak mentah internasional pada tingkat harga sebesar 65 dolar AS per barel. Dengan demikian, karena tidak ada lagi persoalan yang benar-benar mengancam anggaran pemerintah, tampaknya agenda kebijakan untuk mencari energi alternatif di luar minyak bumi dan mengerem konsumsi minyak di dalam negeri kembali terbengkalai. Jika negara-negara lain sudah mengantisipasi kebijakan jangka-panjang untuk mencari energi alternatif di luar minyak bumi (biofuel, nuklir, panas bumi,surya, dll), Indonesia belum memiliki arah kebijakan yang jelas. Kemacetan lalu-lintas di kotakota besar karena tidak adanya sistem transportasi massal yang efisien dan nyaman masih terus terjadi. Upaya penghematan yang dilakukan dengan kebijakan lintasdepartemen juga tidak lagi terdengar gaungnya. Disamping implementasi konversi energi dari minyak ke gas elpiji yang belum tuntas, kebijakan menyangkut energi dalam jangka-panjang tetap belum dipikirkan secara serius dan komprehensif.

C. Sejauh Mana Kebijakan Tercapai?
         Program konversi minyak tanah dengan elpiji tabung 3 kilogram yang dimulai pelaksanaannya pada tahun 2007, dapat dikatakan telah berjalan sukses dan berhasil mendapat respons positif dari masyarakat. Respon positif masyarakat terhadap program tersebut dapat dibuktikan dengan telah “dipergunakannya” sebanyak 44.149.757* tabung elpiji 3kg (*sumber data dari Pertamina) yang dipakai oleh sekitar 44,149 juta kepala keluarga atau rumah tangga yang telah mendapatkan paket gratis berupa kompor dan tabung elpiji 3 kg dari pemerintah, dan hal ini juga berarti bahwa telah terjadi peralihan penggunaan bahan bakar minyak tanah ke bahan bakar gas elpiji. Dengan peralihan penggunaan minyak tanah ke elpiji, setidaknya tercapai penghematan pengeluaran bagi seluruh masyarakat yang telah menggunakan elpiji tabung 3 kg, yang diperkirakan mencapai sekitar Rp.1,3T per bulan. Penghematan mana terjadi dengan perhitungan, bahwa , setiap kepala keluarga yang telah menggunakan elpiji mampu menghemat rata rata sebesar Rp.30.000,- perbulan bila dibanding ketika menggunakan minyak tanah (bersubsidi).
          Keberhasilan program konversi minyak tanah dengan elpiji 3 kg dapat pula di tenggarai antara lain dengan belum pernah terjadi-nya kasus ada-nya masyarakat yang ramai-ramai mengembalikan paket kompor dan tabung elpiji 3 kg yang telah mereka terima ke Pemerintah atau Pertamina. Pada sisi lain terdapat kenyataan bahwa telah terjadi kasus kasus kecelakaan yang berkaitan dengan keberadaan elpiji baik elpiji tabungh 3 kg maupun tabung 12 kali. Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) mencatat bahwa sejak tahun 2008 sampai dengan medio Mei 2010 telah terjadi sebanyak 47 kali kasus kecelakaan terkait dengan elpiji. Angka tersebut masih termasuk dengan kecelakaan yang terkait dengan elpiji tabung 12 kg. Pada tahun 2008 tercatat terjadi 27 kasus, tahun 2008 terjadi 9 kali kecelakaan dan pada tahun 2010 (hingga awal Mei 2010) tercatat terjadi sebanyak 11 kali kejadian.

       Misi mulia pemerintah dalam program konversi minyak tanah ke gas elpiji 3 kg yang bertujuan untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM), kembali dipertanyakan. Program pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG kepada rumah tangga miskin tersebut sudah tidak lagi tepat sasaran. Pemerintah harus segera melakukan action konkret jika tidak ingin menuai class action. Penghematan subsidi dari progres konversi minyak tanah ke LPG dalam tiga tahun terakhir memang cukup signifikan. Pada tahun 2007, pemerintah berhasil menghemat subsidi hingga Rp 0,6 triliun. Angka ini sebelum dikurangi biaya paket konversi. Kemudian meningkat lagi menjadi Rp 9,15 triliun pada tahun 2008 dan Rp 12,79 triliun di tahun 2009. Sementara, hingga Mei 2010 penghematan subsidi sudah mencapai Rp 5,95 triliun dari Rp 16,06 triliun yang ditargetkan pada tahun ini. Jika pemerintah semata-mata hanya mengejar pencapaian target penghematan subsidi minyak tanah tersebut tanpa diikuti oleh aksi pengawasan fisik secara ketat dan penataan distribusi terhadap tabung gas elpiji 3 kg, lagi-lagi rakyatlah yang akan dirugikan.
         Selama tiga tahun program konversi tersebut berlangsung, justru semakin banyak korban yang berjatuhan akibat maraknya insiden tabung elpiji meledak. Bukan saat ini saja muncul banyak kasus. Sejak tabung elpiji 3 kg dibagikan secara gratis oleh pemerintah tahun 2007, frekuensi kecelakaan pada pengguna gas tabung hijau tersebut ternyata cukup tinggi. Terjadi 61 kasus di tahun 2008 dan 51 insiden di tahun 2009. Hingga bulan Mei 2010 saja sudah tercatat ada 33 kasus tabung gas elpiji meledak. Jika demikian faktanya, maka program konversi minyak tanah ke LPG yang digagas pemerintah saat ini sudah tidak lagi menyejahterakan rakyat. Malah sebaliknya. Jika pemerintah tidak segera melakukan evaluasi secara komprehesif, dikuatirkan kedepannya akan semakin banyak rakyat kecil menjadi korban. Akibatnya, masyarakat menjadi trauma dan ini bisa menghambat program konversi minyak tanah ke LPG itu sendiri.

D. Faktor-Faktor Apa Saja yang Secara Perinsip Mempengaruhi Output dan Dampak Kebijakan?
      Berbagai macam faktor yang dapat mempegauhi output dari program konversi tesebut, salah satunya adalah pengawasan dari pemerintah sebagai pencetus program tersebut, pemerintah harus kerja ekstra untuk menyukseskan program tersebut untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk beralih LPG. Selain itu pemerintah harus mengontrol srus distribusi gas LPg agar tidak langka di masyrakat serta memberikan akses kemudahan bagi masyarakat yang ingin mengisi ulang LPG tersebut. Selain itu faktor lain yang harus dilakukan agar program konversi bisa berjalan dengan lancar adalah: meningkatkan kualitas paket konversi, meningkatkan pengawasan oleh Pemerintah dan PT. Pertamina pada saat pelaksanaan program, memberdayakan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, membuka fasilitas tempat bertanya untuk masyarakat pada awal implementasi program konversi.
Faktor yang tidak kalah penting dalam pelaksanaan konversi minyah tanah ke LPG adalah program sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mensukseskan program ini. Karena itu ukuran tabung gas dan kepastian rancangan kompor hendaklah dibuat sedemikian rupa sehingga memang sesuai dengan kebutuhan mereka. Khusus untuk ukuran tabung gas, kiranya perlu dipikirkan ulang secara seksama, hingga tidak terjadi salah persepsi nantinya bagi sebagian masyarakat miskin yang tentu juga memiliki tingkat pendidikan yang agak terbatas dibandingkan dengan masyarakat luas lainnya. Kedua hal ini sangat perlu diperhatikan untuk menghindarkan berbagai masalah sosial yang belum diantisipasi pemerintah pada saat ini.
       Cara yang digunakan untuk sosialisasi ini pun bermacam-macam, mulai dari pembagian leaflet tata cara penggunaan elpiji 3 kg, sosialisasi dan forum diskusi di ruangan hingga aksi simpatik di pasar-pasar. Sosialiasi dilaksanakan dengan melibatkan Pemda, LSM dan tokoh masyarakat setempat. Dalam sosialisasi tersebut, selalu ditekankan agar masyarakat meneliti kondisi tabung, kompor dan aksesorisnya. Selain memastikan adanya logo SNI, juga harus diperhatikan kelayakan kondisi fisiknya. Tidak ketinggalan keamanan aksesoris elpiji, masyarakat diminta teliti bahkan jika perlu menguji cobanya sebelum membeli.

E. Bagaimana Kebijakan Tersebut Diformulasikan Kembali Sesuai Pengalaman Lapangan?

         Pemerintah tengah mengevaluasi program konversi minyak tanah ke elpiji 3 kg. Evaluasi ini dilakukan mengingat banyaknya kecelakaan akibat bocornya elpiji 3 kg akhir-akhir ini. Berdasarkan hasil koordinasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kecelakaan akibat tabung elpiji 3 kilogram bukan disebabkan oleh meledaknya tabung. Kecelakaan tersebut dikarenakan masalah selang dan regulator yang sudah mulai rusak. Itu sebagian besar karena masalah selang dan regulator yang tidak benar.Untuk mengurangi kecelakaan tersebut, maka diperlukan sosialisasi mengenai tata cara pemeliharaan selang dan regulator yang baik dan benar. Pasalnya data statistik menunjukkan dari 2007 hingga sekarang jumlah kecelakaan itu kan semakin tinggi. Pemerintah sebagai pencetus program konversi, seharusnya terus mengontrol kegiatan ini, bukan lalu menyerahkan seluruh tanggung jawabnya kepada Pertamina. Setidaknya pemerintah membantu Pertamina dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat kelas menengah bawah bagaimana menggunakan elpiji ini dengan baik agar kecelakaan tersebut dapat dihindari.
        Sejak di realisasikan program konversi minyak tanah ke LPG, banyak permasalah yang telah terjadi, di mulai menghilangnya minyak tanah dari pasaran hingga meningkat dengan harga yang lumayan tinggi. Permasalahan lain datang dari masyrakat itu sendiri, seperti sulit bagi masyarakat untuk mau menggunakan gas LPG dibandingkan minyak tanah mungkin karena faktor kecelakaan tabung gas yang meledak sehingga membuat masyarakat jadi enggan menggunakan tabung gas LPG sebagai subtitusi minyak tanah tersebut.
SUMBER
http://blog.unila.ac.id/redha/2009/11/19/program-nasional-konversi-minyak-tanah-ke-lpg/
http://nasional.vivanews.com/news/read/163860-pertamina-sosialisasi-elpji-di-jateng/
http://pinguinndut.multiply.com/journal/item/52/Konversi_minyak_tanah_ke_gas
http://puskepi.com/page/22733/energi.html
http://www.indomigas.com/konversi-lpg-3-kg/

No comments:

Post a Comment