Wednesday, 21 April 2010

Kedudukan dan Fungsi Humas ( Public Relation ) di Pemerintah Pusat, Provinsi, dan kabupaten

NAMA     : FIRDHANY
NIM         : E01108058
M. K        : PUBLIC RELATION ( HUMAS )
FISIP UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK

Ceritakan dan jelaskan :
1. Kedudukan dan posisi humas !
2. Tujuan pokok dari fungsi Humas !
3. Misi dan tujuan Humas baik pada pemerintah pusat, Provinsi, dan kabupaten/kodya !

1. Kedudukan Humas
           Hubungan masyarakat, atau sering disingkat humas (bahasa Inggris: public relation) adalah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu individu/ organisasi Sebagai sebuah profesi seorang Humas bertanggung jawab untuk memberikan informasi, mendidik, meyakinkan, meraih simpati, dan membangkitkan ketertarikan masyarakat akan sesuatu atau membuat masyarakat mengerti dan menerima sebuah situasi Humas mempunyai kedudukan yang sangat penting, baik pada pemerintah pusat, pemerintah daerah atau pun pada suatu organisasi atau perusahaan. Humas diartikan sebagai mata rantai atau sebagai penghubung lembagadengan masyarakat, maka humas akan bertindak sebagai pelaksana komunikasi timbal balik, yaitu antara lembaga dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan lembaga. 2. Tugas Pokok dan Fungsi Humas
pada umumnya humas mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. Mengabdi kepada kepentingan umum.
b. Memelihara komunikasi yang baik.
c. Menitikberatkan pada moral dan prilaku yang baik.
d. Melayani public (public service)
e. Menasehati pimpinan dalam membuat keputusan.
f. Merencanakan dan melaksanakan program.
g. Menyebarkan informasi secara teratur mengenai kebijaksanaan perencanaan dan hasil yang telah dicapai.
h. perundang-undangan, peraturan-peraturan dan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat sehari-hari.
i. Menasehati pimpinan departemen dalam hubungannya dengan reaksi atau tanggapan public terhadap kebijaksanaan yang dijalankan.

3. Misi dan Tujuan humas
a. Tujuan Humas pada pemerintah Pusat
 Mengelola informasi pada pemerintah pusat
 Menentukan policy ( kebijakan )
 Mengkaji opini publik untuk pembuatan keputusan.


Salah satu contoh humas pada pemerintah pusat adalah para menteri dibawah presiden yang duduk didalam Kabinet. Sebagai contoh menteri kehutanan menghimbau kepada masyrakat untuk menjaga dan melestarikan hutan melalui program penghijauan yang kita kenal dengan “ One Man One Tree” ( satu orang satu pohon ). Himbauan tersebut bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam program pemerintah tersebut supaya kelestarian hutan di Indonesia untuk anak cucu kita nantinya.

b. Tujuan humas pada pemerintah Daerah ( Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten)
         Pada dasarnya tujuan humas pada pemerintah provinsi maupun pada kabupaten sama, hanya saja pada pemerintah provinsi mempunyai ruang lingkup yang cukup luas, yaitu pada kabupaten-kabupaten atau kodya pada provinsi tersebut. sedangkan pada pemerintah kabupaten/kodya mempunyai ruang lingkup yang cukup kecil, yaitu pada kecamatan –kecamatan yang berada pada kabupaten/kodya tersebut.
Adapun tujuan humas pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten adalah:
 Memelihara penduduk agar tahu jelas mengenai kebijakan institusi atau lembaga pemerintah beserta kegiatannya sehari-hari.
 Memberikan kesempatan kepada penduduk untuk menyatukan pandangan tentang proyek yang akan dibangun sebelum lembaga mengambil keputusan.
 Memberikan penerangan kepada penduduk mengenai organisasi tentang pelaksanaan sistem pemerintah daerah dan mengenai hak-hak dan tanggungjawab masyarakat.
 Mengembangkan sikap bangga sebagai warga negara.
Salah satu contoh humas pada pemerintah provinsi adalah Biro Umum, biro umum ini mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi Biro Umum
Menjadikan organisasi terdepan dalam pelayanana administrasi umum, pelayanana rumah tanggajabatan Gubernur, wakil Gubernur, dan Daerah serta pengelolaan barang daerah.

Misi Biro Umum
 Mewujudkan mekanisme pelayananadministrasi umum yang efektif dan efisien.
 Melaksanakan pelayanan rumah tangga jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah.
 Mewujudkan pengeloalaan administrasi barang daerah secara ekonomis dan akuntabel.


Contoh humas pada tingkat kabupaten/Kodya adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro yang mempunyai tugas :
 Menyelenggarakan urusan Ketata usahaan Biro.
 Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data tentang potensi/sumber-sumber pendapatan Daerah, hasil pengutipan, bagi hasil serta pelaksanaan pengutipan, pelaksanaan intensifikasi dan eksensifikasi, sesuai ketentuan dan Standar yang ditetapkan dan mengimformasikan kepada public/masyrakat.
 Memberikan dukungan teknis administrasi dalam pelaksanaan tugas Kepala Biro.
 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kepala Bagian Pendapatan Daerah, sesuai bidang tugasnya.
 Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kepala Bagian Bina Pendapatan daerah, sesuai bidang tugasnya.
 Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala Biro.

No comments:

Post a Comment