Tuesday, 9 June 2009

SISTEM POLITIK INDONESIA “ TINGKAT GOLPUT PADA PEMILU LEGISLATIF 2009“

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
        Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertent. Jabatan-jabatan yang disini beranek ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di perbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, pemilu dapat juga berarti proses mengisi jabatan-jabatan seperti ketua OSIS atau ketua kelas, walaupun untuk ini kata “pemilihan” lebih sering digunakan adalah asas luber dan jurdil.

        Di negera manapun yang menjalankan sistem demokrasi, bahkan di negara yang sudah maju demokrasinya, golput adalah fenomena dalam demokrasi. Golongan putih (golput) atau disebut juga ‘No Voting Decision’ selalu ada pada setiap pesta demokrasi di mana pun terutama yang menggunakan sistem pemilihan langsung (direct voting). Mereka (para pemilih) dikatakan golput atau ‘No Voting Decision’ apabila berkeputusan untuk tidak memilih salah satu dari kontestan yang tersedia pada kertas suara ketika dilakukan pemungutan suara. Apabila cara untuk memilih dilakukan dengan mencoblos logo/foto, maka pemilih tidak mencoblos pada tempat yang sediakan sehingga kartu suara dinyatakan tidak sah. Jika untuk memilih digunakan dengan memberikan coretan atau tanda centang, maka pemilih tidak memberikan tanda centang atau memberikan tanda centang bukan pada tempat yang disediakan sehingga kartu suara menjadi tidak sah. Dari pengertian ini, mereka yang dikatakan mengambil sikap golput atau ‘No Voting Decision’ tetap hadir dan melakukan proses pemilihan sesuai dengan tata cara yang berlaku.

1.1 permasalahan
       Adapun permasalahan yang akan di angkat pada makalah ini adalah mengenai tingkat golput pada pemilu legislatif 9 April khususnya pada TPS 19 Bansir Laut, jl.A Yani Gg. Sepakat 2. Pontianak

1.2 Tujuan
     Sedangkan tujuan dari pembuatan makalah ini yaitu ingin mengetahui seberapa besar tingkat golput pada pemilu legislatif 9 April khususnya pada TPS 19 Bansir Laut, jl.A Yani Gg. Sepakat 2. Pontianak
BAB II
PEMBAHASAN

2.1 Tentang Golput

       Istilah golput atau golongan putih di Indonesia sesungguhnya sudah ada sejak Pemilu di masa orde baru. Pada masa reformasi, ancaman golput malah semakin meluas tidak hanya di tingkat nasional (pemilu), akan tetapi hingga di tingkat pemilihan kepada daerah (pilkada). Awal Desember 2008 atau menjelang memasuki tahun Pemilu 2009, isu tentang golput mulai disoroti kembali dengan menambahkan ide tentang fatwa haram. Tulisan bagian pertama ini membahas pengertian secara umum tentang golput dan faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena golput. Diharapkan setelah memahami apa dan bagaimana golput, maka akan dapat dijadikan sebagai dasar untuk memberikan sikap dan penilaian. Istilah golongan putih atau golput pertama kali muncul menjelang Pemilu 1971. Istilah ini sengaja dimunculkan oleh Arief Budiman dan kawan-kawannya sebagai bentuk perlawanan terhadap arogansi pemerintah dan ABRI (sekarang TNI) yang sepenuhnya memberikan dukungan politis kepada Golkar. Arogansi ini ditunjukkan dengan memaksakan (dalam bentuk ancaman) seluruh jajaran aparatur pemerintahan termasuk keluarga untuk sepenuhnya memberikan pilihan kepada Golkar. Arogansi seperti ini dianggap menyimpang dari nilai dan kaidah demokrasi di mana kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat yang memilih. Ketika itu, Arief Budiman mengajak masyarakat untuk menjadi golput dengan cara tetap mendatangi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ketika melakukan coblosan, bagian yang dicoblos bukan pada tanda gambar partai politik, akan tetapi pada bagian yang berwarna putih. Maksudnya tidak mencoblos tepat pada tanda gambar yang dipilih. Artinya, jika coblosan tidak tepat pada tanda gambar, maka kertas suara tersebut dianggap tidak sah. Ada perbedaan fenomena golput pada masa politik di orde baru dan masa politik di era reformasi. Di masa orde baru, ajakan golput dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan politik terhadap arogansi pemerintah /ABRI yang dianggap tidak menjunjung asas demokrasi. Pada era reformasi yang lebih demokratis, pengertian golput merupakan bentuk dari fenomena dalam demokrasi.
       Ada perbedaan fenomena golput pada masa politik di orde baru dan masa politik di era reformasi. Di masa orde baru, ajakan golput dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan politik terhadap arogansi pemerintah/ABRI yang dianggap tidak menjunjung asas demokrasi. Pada era reformasi yang lebih demokratis, pengertian golput merupakan bentuk dari fenomena dalam demokrasi.

2.2 Tingkat golput dan partisipasi masyarakat pada pemilu
       Belakangan media diramaikan oleh angka 40% untuk golput pada Pemilu Legislatif 2009. Hal ini terlontar bukan tanpa alasan, angka golput pada pilkada yang terjadi belakangan rata-rata berada di kisaran itu. Namun, golput tidak dapat diprediksi naik atau turun. Pasalnya, menurut Heri Suherman, Kabag Hukum dan Humas KPU Provinsi Jawa Barat, tidak berpartisipasi bukan berarti golput. Bisa saja karena alasan teknis.
Heri menambahkan bahwa angka golput untuk Pileg 2009 tak bisa ditakar. Yang bisa, berapa angka yang berpartisipasi atau tidak berpartisipasi? Apakah naik atau turun dari angka Pileg 2004? Untuk menakar besar angka partisipasi Pileg 2009, bisa digunakan jumlah partisipan Pemilu 1971 hingga 2004. Alasannya, ada kecenderungan yang menarik dari perjalanan tingkat partisipasi pemilu di tanah air. (lihat grafik 1).

     Menilik grafik 1, jumlah partisipan terbesar selama pemilu di Indonesia terjadi pada pemilu pertama, 1971. Tercatat tingkat partisipasi masyarakat sebesar 94% dari total pemilih. Artinya, mereka yang tidak berpartisipasi hanya sebesar 6%. Tingginya angka partisipasi pada Pemilu 1971 karena merupakan pemilu pertama di era Orde Baru. Pemilu 1971 merupakan pengalaman pertama rakyat Indonesia melakukan pemilu karena pada era Orde Lama belum pernah dilangsungkan pemilu. Oleh karena itu, masyarakat sangat antusias menyambut pemilu pertama ini. Mereka berharap ada perubahan yang berarti bagi kehidupan masyarakat.
Namun, dalam pemilu berikutnya tahun 1977, tingkat partisipasi menurun menjadi 90,6%. Artinya, yang tidak berpartisipasi meningkat 3,4% menjadi 9,4%. Berarti, ada kekecewaan dari masyarakat yang tengah berpartisipasi pada Pemilu 1971. Sebagian tak merasakan perubahan yang berarti sehingga memutuskan untuk tidak berpartisipasi. Hal ini senada dengan pemilu berikutnya 1982, 1987, 1992, dan 1997. Angka partisipasi semakin menurun, sedangkan angka golput makin tinggi. Akan tetapi, pada pemilu berikutnya tahun 1999, tingkat partisipasi masyarakat kembali menanjak menjadi 93,3%. Hanya 6,7% yang tidak berpartisipasi. Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama di era reformasi, dengan lengsernya Soeharto sebagai presiden. Masyarakat begitu antusias dalam pemilu ini karena berharap terjadinya perubahan dalam kehidupan politik dan bermasyarakat dalam era reformasi.
Lagi-lagi Pemilu 2004 mengalami kemunduran dalam hal partisipasi pemilih. Tingkat partisipasi masyarakat menurun tinggal 84,4% atau mengalami persentasi penurunan sebanyak 4,9% dari total pemilih. Angka pemilih yang tidak berpartisipasi pada Pemilu 2004 merupakan yang tertinggi sepanjang perjalanan pemilu di negeri ini, mencapai 15,9%. Masyarakat tampaknya kecewa dengan hasil pemilu sebelumnya. Kekecewaan pertama terjadi pada pemilu kedua (1977) di era Orde Baru yang dirasa tak membawa perubahan. Disusul oleh pemilu kedua di Orde Reformasi (1999). Orde Reformasi yang diharapkan membawa angin segar dalam perubahan di negeri ini, ternyata tak terbukti. Menilik perjalanan inilah, bisa diprediksi berapa angka pemilih yang partisipasi atau yang tidak berpartisipasi dalam Pileg 2009. Oleh sebab itu, untuk menakar tingkat partisipasi Pileg 2009, digunakan data partisipasi Pemilu 1971 hingga 2004. Data disajikan pada grafik 1.
Namun, angka perolehan Pemilu 1977 dan 1999 harus dinormalisasi. Maksudnya, angka Pemilu 1977 disesuaikan dengan angka Pemilu 1971 dan 1982. Sementara angka pemilu 1999 disesuaikan dengan Pemilu 1997 dan Pemilu 2004.
Pasalnya, data Pemilu 1977 dan 1997 merupakan data pencilan (outliner), yaitu data yang dianggap menyimpang dari distribusi data secara keseluruhan sehingga hasil Pemilu 1971 hingga 2004 setelah datanya dinormalisasi disajikan pada grafik 2. Mengapa angka partisipasi 1977 dan 2004 harus dinormalisasi? Dengan menormalisasi perolehan pada dua periode pemilu itu, kita bisa mendapatkan kecenderungan (tren) dari tingkat partisipasi dan golput di Indonesia. Kecenderungan itu bisa digunakan untuk menakar angka golput Pemilu 2009.

      Pada Grafik 2 ini, garis biru tipis adalah tingkat partisipasi pemilu yang dinormalisasi, sedangkan garis hitam tebal adalah kurva pendekatan. Berdasarkan kurva pendekatan, dapat dilihat prediksi tingkat partisipasi untuk Pileg 2009 diperkirakan di atas 80% dan yang tidak berpartisipasi di bawah 20%.
Meski ini sekadar hitung-hitungan biasa, angka ini senada dengan Heri yang juga menaksir angka partisipasi sebesar 80%. Heri memprediksi angka ini berdasarkan angka partisipasi Pemilu 2004 yang bertengger di angka 84,1%. Sementara penurunan dari 84,1% menjadi 80% diprediksi dari tingkat partisipasi pada pilkada dan pilgub yang mencapai 67%. Namun, angka partisipasi 80% ini belum tentu sesuai dengan hasil rekapitulasi suara Pileg 2009. Pasalnya, angka ini didapat dengan asumsi kondisi sosial pemilih stabil dengan pemilu sebelumnya. Sementara aspek sosial pemilih selalu berfluktuasi dan tentu tak mudah diprediksi.



2.3 Tingkat golput pada pemilu legislaif di TPS 19 Bansir Laut
       Fenomena golput merupakan hal yang tidak asing lagi pada pemilu-pemilu yang telah dilaksanakan, banya faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyrakat terhadap pemilu. Salah satu penyebabnya adalah kejenuhan orang pada prosedur-prosedur demokrasi, hal ini diperparah lagi karena rutinitas pemilu tidak membawa harapan yang benar-benar menjanjikan. Ganti pemimpin sama saja, karena orang akan hidup dengan penghasilan yang standar, tetap di bawah garis kemiskinan selain itu penetuan hari H untuk pemilu 2009 yang tepatnya jatuh pada 9 April ternyata membawa pula kendala partisipasi warga masyarakat dari kelompok masyarakat tertentu.
Sungguh banyak sekali faktor penyebab golput, belum lagi dengan kesalahan pada pencontrengan dan banyaknya yang tidak terdaftar sehinga menambah angka golput tersendiri. Tidak terkecuali pada TPS yang saya pantau, karena tingkat golput lebih dari 50% belum lagi ditambah dengan surat suara yamg tidak sah. Untuk lebih jelasnay dapat dilihat pada data-data yang terkumpul di bawah ini.
TPS : 19 Daftar pemilih Tetap
Kelurahan : Bansir Laut Laki-laki : 198
Kecamatan : Pontianak Tenggara Perempuan : 287
Kab/Kota : Pontianak Jumlah : 485
Provinsi : Kalbar

Pada TPS 19 Bansir Laut pemilih yang mengggunakan hak pilihnya hanya 242 orang, itu berarti tingkat golput pada TPS tersebut dapat kita ketahui dengan pengurangan jumlah DPT dengan DPT yang menggunakan hak pilihnya, yaitu 485-242 = 243 itu berarti tingkat golput pada TPS 19 Bansir Laut sebesar 243 pemilih hal ini belum lagi ditambah dengan kesalahan pada penconterengan atau pun belum terdaftar.
Selain data di atas dapat juga kita lihat banyaknya surat suara yang sah atau tidak sah pada pemilu legislatif 9 April di TPS 19 Bansir Laut.
1. Surat suara Caleg DPRD II Pontianak Dapil 5
Surat suara sah : 217
Surat suar tidak sah : 25
Jumla pemilih : 242

2. Surat suara Caleg DPRD I Pontianak
Surat suara sah : 197
Surat suar tidak sah : 45
Jumla pemilih : 242

3. Surat suara DPD Kalbar
Surat suara sah : 180
Surat suar tidak sah : 62
Jumla pemilih : 242

4. Sura suara DPR Pusat
Surat suara sah : 106
Surat suar tidak sah : 36
Jumla pemilih : 242

         Pemilu ( pemilihan umum ) merupakan pesta demokrasi, yang mana setiap masyarakat yang telah terdaftar sebagai pemolih tetap diharapkan untuk menggunakan hak pilihnya untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk di parlemen sebagai wakil rakyat. Pemilu legislatif yang dilaksanakan pada 9 april 2009 kemaren menyimpan catatan bahwa tingkat golput pada pemilu legislatif tersebut sangat besar.
Pada pemilihan laegislatif di TPS 19 Bansir Laut, banyak sekali terdapat fenomena yang bisa dinilai kurang sempurnanya pelaksanaan pemilu legislatif tersebut, seperti kurangnya bilik untuk melakukan pencontrengan sehingga banyak yang harus antri. Selain itu juga terdapat lima orang pemilih yang meminta surat suara karena saat membukanya tanpa sengaja tersobek sehingga harus meminta surat suara cadangan. Namun yang lebih menarik adalah terjadinya penghitungan ulang untuk surat suara DPRD II karena hasil penghitungan antara saksi dengan panitia pemungutan suara tidak sama sehinngga harus dilakukan penghitungan ulang.





BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
      Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu proses di mana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertent. Jabatan-jabatan yang disini beranek ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di perbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Golongan putih (golput) atau disebut juga ‘No Voting Decision’ selalu ada pada setiap pesta demokrasi di mana pun terutama yang menggunakan sistem pemilihan langsung (direct voting). Mereka (para pemilih) dikatakan golput atau ‘No Voting Decision’ apabila berkeputusan untuk tidak memilih salah satu dari kontestan yang tersedia pada kertas suara ketika dilakukan pemungutan suara
Tingkat golput pada pemilu legislatif 9 April 2009 secara nasional mencapai angka 20%. Ini menandakan bahwa rendahnya tingkat parsitipasi masyarakat terhadap pesta demokrasi ini, karena biar bagaimana pun ini adalah ajang untuk memilih wakil rakyat untuk memimpin negeri ini selama lima tahun ke depan.



3.2 Saran
     Saya sendiri pribadi sebagai penulis menyadari bahwa dalam pembuatan makalah ini banyak sekali terdapat kekurangan atau pun kejanggalan. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat saya nantikan demi kelancaran dalam pembuatan makalah selanjutnya.

No comments:

Post a Comment